Pengaktifan SPPT PBB-P2
PERMOHONAN PENGAKTIFAN SPPT PBB MELALUI LOKET PELAYANAN KANTOR UPT PAJAK DAERAH
BERLAKU KHUSUS BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI OBJEK PAJAK BERLOKASI :
- BUKAN BERADA DI WILAYAH KOMPLEK PERUMAHAN/PERKANTORAN/PERGUDANGAN/INDUSTRI
- PERKAMPUNGAN DENGAN LUAS TANAH DI ATAS 600 M2
PERSYARATAN :
- Lunas tunggakan sejak Tahun Pajak 2014 s/d Tahun Pajak terakhir terblokir
- Print Out Catatan Pembayaran/Screenshot aplikasi iPBB Kab.Tangerang
- Fotocopy SPPT PBB P2
- Fotocopy KTP/Identitas
- Surat Kuasa apabila dikuasakan
- Fotocopy Sertifikat/AJB/Bukti Kepemilikan lainnya
- Dokumen pendukung lainnya (apabila diperlukan)
MEKANISME DAN PROSEDUR :
- Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Pengaktifan SPPT PBB
- Melengkapi dokumen persyaratan
PERMOHONAN PENGAKTIFAN SPPT PBB TANPA TATAP MUKA
BERLAKU KHUSUS BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI OBJEK PAJAK BERLOKASI :
- KOMPLEK PERUMAHAN/PERKANTORAN/PERGUDANGAN/INDUSTRI
- PERKAMPUNGAN DENGAN LUAS TANAH DI BAWAH 600 M2
PERSYARATAN YANG HARUS DIKIRIMKAN:
- Lunas tunggakan dari Tahun Pajak 2014 s/d Tahun Pajak terakhir terblokir SPPT PBB (Dokumen berupa foto printout catatan pembayaran atau Screenshot dari Aplikasi iPBB Kabupaten Tangerang)
- Foto KTP/Identitas Pemohon dan Pemilik
- Foto Nomor Objek Pajak pada SPPT PBB Tahun Terakhir
PERMOHONAN PENGAKTIFAN SPPT PBB-P2
MELALUI WHATSAPP CENTER PELAYANAN AKTIFASI PBB-P2 0811-1056-7123
JAM OPERASIONAL 09.00 S/D 15.00
Berita Lainnya
-
02 Aug 2026
Kegiatan
Kabupaten Tangerang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang menyelenggarakan kegiatan knowledge sharing “KATALIS P2DD ...
-
02 Aug 2026
Pelayanan Pajak Daerah
Pemerintah Kabupaten Tangerang Terus berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan di bidang perpajakan daerah, ...
-
02 Aug 2026
Informasi Lain
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah ...
-
02 Aug 2026
Informasi Lain
Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ...
-
01 Aug 2026
Informasi Lain
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir ...