TP2DD Kabupaten Tangerang Ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2025 secara Daring

Kabupaten Tangerang – TP2DD Kabupaten Tangerang mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting. Kegiatan penyaksian bersama dilaksanakan pada Jumat, 28 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Bapenda Kabupaten Tangerang.

Rakornas menjadi forum strategis nasional untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas inflasi sekaligus mendorong transformasi digital. Pengendalian inflasi dipandang penting untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung iklim investasi, dan menstabilkan harga kebutuhan pokok, khususnya pada kelompok harga pangan bergejolak. Di saat yang sama, percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah, sekaligus memperkuat inklusi keuangan dan kualitas layanan publik.

Dalam rangkaian Rakornas juga disampaikan agenda apresiasi kepada daerah melalui TPID Award 2025 bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah berkinerja terbaik dan Championship TP2DD 2025 bagi daerah yang berhasil mengakselerasi digitalisasi keuangan daerah. Arahan Presiden dalam Rakornas menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi daerah berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

TP2DD Kabupaten Tangerang pada kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Kebijakan, Pelaporan, dan Pengolahan Data Pendapatan Daerah, Audy Ikhsan Arief, bersama jajaran Bapenda. Peserta yang hadir merupakan unsur pimpinan bidang dan pejabat teknis terkait di lingkungan Bapenda, sebagai penguatan koordinasi internal dan peningkatan pemahaman kebijakan nasional terkait inflasi dan digitalisasi daerah.

Melalui keikutsertaan ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang memperkuat komitmen untuk menindaklanjuti arah kebijakan nasional, mengakselerasi implementasi ETPD/TP2DD, memperluas adopsi transaksi non tunai, serta memastikan program digitalisasi daerah berjalan berdampak pada penguatan kinerja fiskal dan peningkatan layanan publik.

**SYT